Perpustakaan Nasional RI melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perka tersebut bertujuan: agar Pengaduan Masyarakat dapat dikelola dengan baik, benar, efektif, dan efisien; agar penanganan Pengaduan Masyarakat lebih terkoordinasi dan mempunyai mekanisme penanganan yang sama; memberdayakan Pengaduan Masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perka ini ditindaklanjuti oleh Pusat Pembinaan Pustakawan sebagai unit eselon II yang melaksanakan layanan penyelenggaraan pelatihani dengan membentuk tim pengelolaan pengaduan yang bertugas: menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis; memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan; mengevaluasi tindak lanjut dari pengaduan layanan; menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.